DAMPAK PELAYANAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (STUDI KASUS SAMSAT KOTA MEDAN)

Abstract

Pajak Daerah merupakan suatu bentuk peningkatan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai salah satu sumber dana untuk menunjang pembangunan perlu dipacu secara terus menerus melalui penggarapan sumber-sumber baru dan peningkatan pengelolaan dari pajak yang sudah ada. Maka mengenai hal ini pula Pajak Daerah ialah suatu bentuk kontribusi yang wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Adapun rumusan masalah yang dibahas yaitu Bagaimana Penerapan Sistem Elektronik Dalam Pelayanan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor dan Bagaimana Hambatan Dalam Penerapan Sistem Elektronik Pelayanan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor. Para Wajib Pajak yang membyar pajak kendaraan bermotor di Kantor UPPT SAMSAT  Kota Medan harus terlebih dahulu mengisi Surat Pendaftaran dan Pendataan Kendaraan Bermotor dengan jelas, lengkap dan benar sesuai dengan identitas kendaraan bermotor dan wajib pajak yang bersangkutan serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau Kuasanya. SPPKB disampaikan selambat-lambatnya 14 hari sejak saat kepemilikan dan atau penguasaan, untuk kendaraan bermotor baru sampai dengan tanggal berakhirnya masa pajak bagi kendaraan bermotor lama 30 hari sejak tanggal surat keterangan fiskal antar daerah, bagi kendaraan bermotor pindah dari luar daerah. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk membantu pengamanan PAD di Provinsi Sumatera Utara, khususnya di wilayah  Kota Medan. Kendala yang dihadapi oleh Kantor UPPT SAMSAT  Kota Medan dalam melakukan pemungutan pajak kendaraan bermotor saat ini yang paling sering dijumpai ialah kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak.

Kata Kunci: Dampak, Pelayanan, Pajak, Kendaraan, Bermotor.