PELAKSANAAN VALIDASI TERHADAP OBJEK BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (STUDI BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA TANJUNGBALAI)

Abstract

Pasal 7 Perwalkot No. 11 Tahun 2011 Tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan BPHTB Kota Tanjungbalai yang dalam hal ini menyebutkan yang bahwasannya pembayaran BPHTB telah mewajibkan bagi para pelaku wajib pajak yang dimana melakukan suatu upaya verifikasi ke BPKPAD Kota Tanjungbalai. Maka untuk dapat melibatkan atas suatu berbagai macam adanya suatu Peraturan yang saling terkait satu sama lain, maka dalam pelaksanaan BPHTB dalam hal ini juga banyak para pihak yang terlibat seperti BPN, Notaris, PPAT, Bank, Pemerintah Daerah. Pada penelitian hukum ini menggunakan bahan hukum primer, yaitu : Kantor Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Tanjungbala. Bahan hukum sekunder, yaitu : buku-buku hukum. Bahan hukum tersier, yaitu : buku-buku non hukum. Pada penelitian ini, bahwasannyaDalam suatu pengelolaan BPHTB, menyebutkan yang bahwasannya suatu pendidikan bermula dari adanya suatu usaha yang sadar dan jugaterencana demi mewujudkan suatu suasana di dalam belajar dalam proses menuju pembelajaran yang lebih baik, agar para peserta didik dapat lebih aktif dan juga dapat mengembangkan suatu potensi atas kpribadian dan juga kecerdasan serta ahlak yang mulia dan juga memiliki keterampilan yang diperlukan bagi dirinya dan para masyarakat bangsa dan juga negara.

Kata Kunci     :           Validasi, BPHTB, Pemungutan Pajak