PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN LISTRIK, ATAS PEMADAMAN OLEH PT. PLN KISARAN

Abstract

Keseimbangan perlindungan hukum terhadap pelaku usaha dan konsumen tidak terlepas dari adanya pengaturan tentang hubungan-hubungan hukum yang terjadi antara para pihak.  Adapun rumusan masalah 1.  Bagaimana Standar Operasional Prosedur (SOP) tentang pemadaman listrik di PT. PLN (Persero) Cabang Kisaran. 2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap hak-hak konsumen akibat pemadaman listrik di PT. PLN (Persaero) Cabang Kisaran. Metode pendekatan yang digunakan Dalam penelitian ini, penulis menggunaka penelitian hukum normatif (yuridis normatif), yakni penelitian yang dilakukan dan diajukan pada berbagai peraturan perundang-undangan tertulis dan berbagai literatur yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini. Kesimpulan didalam penelitian ini yaitu Bentuk perlindungan hukum atas pemadaman listrik sepihak yang merugikan konsumen listrik menurut ketentuan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, menyatakan bahwa setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum. Prinsip atau azas pertanggungjawaban baik secara hukum pidana dan perdata maupun sosial moral terkait pemenuhan hak-hak konsumen listrik dalam pemadaman listrik sepihak, PT. PLN. (Persero) Rayon Kisaran harus bertanggung jawab kepada konsumen listrik di wilayah kerja PT. PLN Rayon Kisaran.  Mengenai tanggung jawab ganti rugi atau kompensasi kepada konsumen listrik akibat pemadaman listrik, Slamet Wijiatmoko, mengemukakan bahwa PT. PLN (Persero) Rayon Kisaran akan memberikan ganti rugi atau kompensasi kepada konsumen listrik sesuai perundang-undangan atau peraturan yang ada

Kata Kunci:  Perlindungan, Hukum, Konsumen, Listrik