TINDAKAN HUKUM BAGI PERUSAHAAN YANG TIDAK MENGIKUT SERTAKAN PEKERJA/BURUH PADA BP JAMSOSTEK KABUPATEN ASAHAN

Abstract

Banyak industri yang tidak mendaftarkan BPJS Ketenagakerjaan untuk pegawainya dengan bermacam masalah, salah satunya terpaut rendahnya produktivitas pegawai serta masih meyakini kalau BPJS Kesehatan sudah melindungi hak-hak pegawainya. Dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang No. 24 Tahun 2011, Pengusaha yang mempekerjakan tenaga kerja 10 orang ataupun lebih ataupun membayar upah minimum Rp. 1 juta per bulan, harus mengikutsertakan tenaga kerjanya dalam program jaminan sosial tenaga kerja. Aksi hukum yang dicoba oleh BP. Jamsostek terhadap industri yang tidak mendaftarkan pekerja/ buruh jadi partisipan Jamsostek, ada sanksi apabila industri tidak hanya penyelenggara negeri tidak penuhi kewajibannya buat mendaftarkan pekerjanya selaku Partisipan BPJS ialah sanksi administratif. Adapun rumusan masalah yang akan dibahas adalah Bagaimana tindakan hukum yang dilakukan oleh BP. Jamsostek terhadap perusahaan yang tidak mendaftarkan pekerja/buruh menjadi peserta Jamsostek serta hambatan BP Jamsostek Cabang Kisaran dalam melakukan tindakan hukum kepada perusahaan yang tidak mendaftarkan pekerja/buruhnya menjadi peserta BP Jamsostek. Penulisan ini menggunakan metode penelitian Hukum Empiris yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara  menelaah informasi primer melalui wawancara dan pendekatan tersebut dijadikan sebagai data-data yang akurat, adapun hasil dari penulisan artikel ini adalah terdapat penyimpangan prosedur dimana BPJS Ketenagakerjaan tidak bertanggung jawab kepada satpam, pembayaran klaim secara kolektif lewat HRD industri, perbandingan penetapan umur pensiun antara industri dengan BPJS Ketenagakerjaan, belum memunculkan upaya harmonisasi.

Kata Kunci : Buruh, Jamsostek. Perusahaan