PENERAPAN SANKSI BAGI ANGGOTA TNI PELAKU KEJAHATAN DITINJAU DARI PERATURAN BERLAKU

Abstract

Setiap kegiatan atau tindakan anggota TNI yang melanggar hukum, ketertiban, dan wewenang serta menimbulkan keresahan masyarakat akan langsung dikenakan sanksi. Apabila suatu perkara pidana tidak segera diselesaikan sesuai dengan hukum yang berlaku, sangat merugikan korban, pelaku (dalam hal ini anggota TNI sendiri) dan satuan pada umumnya yang mengembangkan personel.Kejahatan adalah tindak pidana yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan, serta ancaman (hukuman) berupa kejahatan tertentu terhadap orang yang melanggar larangan tersebut.Hukum Indonesia menyatakan bahwa tidak ada warga negara yang kebal dari hukum, bahkan jika kejahatan itu dilakukan oleh warga negara atau anggota TNI.Setiap anggota TNI harus memiliki sikap disiplin dan mengemban tugas menjadi panutan bagi masyarakat sekitar, namun TNI juga manusia biasa yang terkadang bisa melakukan tindakan pribadi yang tercela dan tercela. Setiap kegiatan atau tindakan anggota TNI yang melanggar hukum, ketertiban, dan wewenang serta menimbulkan keresahan masyarakat akan langsung dikenakan sanksi. Apabila suatu perkara pidana tidak segera diselesaikan sesuai dengan hukum yang berlaku, sangat merugikan korban, pelaku (dalam hal ini anggota TNI sendiri) dan satuan pada umumnya yang mengembangkan personel.Kejahatan adalah tindak pidana yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan, serta ancaman (hukuman) berupa kejahatan tertentu terhadap orang yang melanggar larangan tersebut. Untuk berbicara tentang kejahatan, unsur-unsur berikut harus ada: 1.Tujuan. 2. Kesalahan (trick or error). 3. Melanggar hukum s. 4. Perbuatan yang dilarang atau wajib yang diancam dengan pidana. 5. Unsur objektif lainnya, seperti waktu, tempat dan keadaan. Sanksi pidana adalah konflik rasa sakit yang dijatuhkan oleh negara kepada terpidana.

Kata Kunci : Penerapan, Sanksi, Anggota, TNI.