PERANAN DINAS TENAGA KERJA KOTA TANJUNGBALAI TERHADAP PERSELISIHAN UPAH MINIMUM

Abstract

ABSTRAK
Hubungan antara buruh dan pemberi kerja dituntut adanya keseimbangan antara hak dan
kewajiban, kewenangan masing-masing, terkait ketentuan normatif lainnya dari pekerja /
buruh. Menurut ketentuan Pasal 1 angka 30 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan “ Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk
uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan
dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang
undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan
/atau yang telah atau akan dilakukan”.
Kata kunci: Dinas, Tenaga, Kerja, Upah, Minimum.
ABSTRACT
The relationship between labor and employer requires a balance between rights and
obligations, respective authorities, related to other normative provisions of the worker /
laborer. According to the provisions of Article 1 number 30 of Law No. 13 of 2003 concerning
Manpower "Wages are the rights of workers / laborers that are received and expressed in the
form of money as remuneration from the entrepreneur or employer to workers / laborers who
are determined and paid according to a work agreement, agreement, or statutory regulations,
including benefits for workers / laborers and their families for a job and / or that has been or
will be done ”.