PERAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP TERHADAP PENGAWASAN LIMBAH PABRIK MINYAK GORENG

Abstract

Pertumbuhan industri yang mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia sangat memperhatikan masalah sampah. Banyak regulasi terkait masalah ini karena masalah sampah terus meningkat dan menyebar di wilayah tersebut. Dalam pasal 1 ayat (14) UU Nomor 32 Tahun 2009 Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan. Secara umum, tanggung jawab Dinas Lingkungan Hidup tentang Pencemaran Limbah Minyak Goreng Kota Tanjungbalai merupakan melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan limbah dari pabrik minyak goreng, tercantum pengawasan yang berkaitan dengan pengelolaan limbah semacam limbah rumah tangga, limbah, emisi serta limbah bahan beresiko serta beracun (B3). Tujuan penulisan ini ialah pertanggungjawaban dinas lingkungan hidup terhadap pencemaran limbah pabrik minyak goring dikota Tanjungbalai serta Pengelolaan lingkungan hidup terhadap pengawasan limbah pabrik minyak goring dikota Tanjungbalai. adapun metode penelitian ini menggunanakan metode empiris yang dilakukan oleh peneliti yaitu dengan cara melakukan pengambilan data melalui wawancara secara responden di Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungbalai, beralamatkan di Kelurahan Sirantau, Kecamatan Datuk Bandar, Kota Tanjungbalai, Provinsi Sumatera Utara, kode pos 21332. Seluruh aspek eksternal yang mempengaruhi sesuatu organisme yang dalam perihal ini merupakan aspek yang berbentuk organisme hidup (aspek biotik) ataupun variabel tidak hidup (aspek abiotik). Wujud pengelolaan Lingkungan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Pengawasan Limbah Pabrik Minyak Goreng Kota Tanjungbalai terdiri dari penerapan bermacam peraturan terpaut perencanaan, pemakaian, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan serta penegakan hukum terpaut permasalahan limbah industri Kota Tanjungbalai. Pada dikala pengajuan pengaduan ataupun pengajuan sengketa ke Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungbalai masih ada pihak yang kurang menguasai proses serta tata metode yang wajib dipatuhi dalam registrasi penyelesaian sengketa ikatan industrial.