IMPLEMENTASI HAK-HAK NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II B TANJUNGBALAI

Abstract

Narapidana merupakan orang menjalani proses penahanan sebagai konsekuensi dari penerapan hukum dan putusan pengadilan untuk ditahan di lembaga permsayarakatan sesuai dengan tindak pidana yang diterapkan kepadanya. Disamping sebagai narapidana, narapidana merupakan subjek hukum yang memiliki hak-hak sebagai manusia, hak-hak sebagai narapidana perlu untuk diterapkan berdasarkan prinsip nondiskriminasi dan kemanusiaan. Pelaksanaan Hak-hak narapidana juga perlu dilaksanakan dalam proses masa tahanan sebagaimana Pasal 9 Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Tujuan penelitian ini bermaksud untuk mengetahui Implementasi Hak-Hak Narapidana Di Lapas Kelas II B Tanjungbalai dan Untuk mengetahui Dampak Implementasi Hak-Hak Narapidana di lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Tanjungbalai. Metode penelitian ini bersifat kualitatif dengan jenis penelitian hukum empiris dimaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian tentang perilaku, persepsi dan tindakan. Untuk melengkapi data-data dalam penelitian ini, lokasi penelitian yang dituju ialah Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Tanjungbalai sebagai pencarian data dalam menjawab permasalahan implementasi hak-hak narapidana di Lapas Kelas II B Tanjungbalai. Penelitian menujukan pelaksanaan hak-hak narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Tanjungbalai telah menerapkan hak-hak kepada narapidana sesuai dengan Pasal 9 UU Pemasyarakatan dan hak-hak lain, berdasarkan hasil wawancara bahwa fakta di lapangan, kebanyakan warga binaan, tahanan atau napi yang membayar lebih banyak mendapatkan hak remisi, asimilasi, cuti, dan lainnya bahwa hal tersebut akan berdampak melanggar asas-asas dalam UU Pemasyarakatan. Dampak impelemntasi hak-hak narapidana di lembaga pemasyarkatan Kelas II B Tanjungbalai dikatakan efektif, karena telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penulis memastikan bahwa Lapas Kelas II B Tanjung Balai telah menjalankan peran dan fungsinya dengan baik sesuai Undang-Undang dan Hak Asasi Manusia.

Kata Kunci : Hak Asasi Manusia, Lembaga Pemasyarakatan, Narapidana