ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN DI PERKEBUNAN (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI NOMOR 1032/PID.SUS/2021/PN.KIS)

Abstract

Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 1032/Pid.Sus/2021/PN.Kis dimana Jaksa Penuntut melakukan tuntutan hukum kepada terdakwa Edy Saputra alias Eet di dakwa melanggar Pasal 107 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan yaitu telah melakukan menyuruh atau turut serta dilakukan perbuatan memungut dan atau memanen hasil perkebunan secara tidak sah Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana yaitu “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”. Tentunya dengan kasus tersebut, bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum tentang tindak pidana pencurian menurut undang-undang dan mengetahui bagaimana pertimbangan Hakim memberikan putusan pada perkara Putusan Nomor 1032/Pid.Sus/2021/PN.Kis sesuai Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan. Pengaturan yang dipakai pada kasus pencurian hasil perkebunan tersebut  yaitu dengan memakai Pasal 107 huruf d Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan karena ada kata memungut atau mengambil. Penulisan artikel ini bertujuan untuk emngetahui pengaturan hukum tentang pencurian berdasarkan putusan hakim dan pertimbangan hakim dalam memutus perkara Nomor 1032/Pid.Sus/2021/PN.Kis. penulisan ini menggunakan metode penulisan penelitian empiris, dimana dilakukan kajian terhadap ketentuan hukum yang berlaku dengan meilhat yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat, dan Sumber data primer ialah bahan hukum yang di dapat dengan cara langsung dari sumber pertama yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas. Hakim mempertimbangan terhadap unsur-unsur barang siapa, secara tidak sah memanen atau dan memungut hasil perkebunan dan yang melakukan, menyuruh melakukan dan ikut serta melakukan perbuatan mencuri tersebut sehingga hakim memberi pendapat bahwa semua unsur tersebut terpenuhi sehingga terdakwa bisa diberikan tanggungjawab untuk menjalankan sanksi penjara. Kesimpulan bahwa pertimbangan hakim dalam kasus pencurian hasil perkebunan yaitu dengan memakai Pasal 107 huruf d Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan karena ada kata memungut atau mengambil