Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batu Bara Tahun 2020

Melina Wati, Erlangga Ramadhan, Syaiful Zuhri Rangkuti, Rita Anggriani

Abstract


Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Daerah Otonom. DPRD Kabupaten/Kota menjalankan beberapa fungsi, salah satunya adalah fungsi anggaran dimana DPRD mengelola perdebatan penguasaan daerah atas proyek APBD Kabupaten/Kota. Fungsi audit juga dilakukan oleh DPRD, dalam hal ini adalah pemeriksaan Tinjauan Kota Kabupaten serta Tinjauan Dana Kabupaten/Kota atas APBD. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Pembahasan DPRD Tentang Tata Cara APBD Batu Bara Pada Tahun 2020 serta formulir persetujuan DPRD Terhadap rancangan APBD Kabupaten Batu Bara Tahun 2020 yang diajukan Pemerintah Kabupaten Batu Bara. kewenangan DPRD untuk membahas dan mengesahkan RAPBD di provinsi yang berada di bawahnya didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Kas Daerah, yang berbunyi: “(1) PPK-SKPD menyiapkan keuangan daerah. laporan SKPD untuk tahun anggaran yang bersangkutan dan disampaikan kepada Bupati melalui PPKD selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir. (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan kepada PPKD sebagai dasar penyusunan laporan keuangan bagi pemerintah publik. Salah satu tugas dan wewenangnya adalah mengarahkan pelaksanaan peraturan daerah dan APBD sesuai dengan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 154. Tujuannya adalah mewujudkan pemerintahan yang efisien, bersih, dan mandiri, bebas dari berbagai praktik yang berindikasi korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Daerah Otonom. DPRD Kabupaten/Kota menjalankan beberapa fungsi, salah satunya adalah fungsi anggaran dimana DPRD mengelola perdebatan penguasaan daerah atas proyek APBD Kabupaten/Kota. Fungsi audit juga dilakukan oleh DPRD, dalam hal ini adalah pemeriksaan Tinjauan Kota Kabupaten serta Tinjauan Dana Kabupaten/Kota atas APBD.


Full Text:

PDF

References


A. Buku

Akuntansi Keuangan Daerah. Edisi 4. Jakarta : Salemba Empat.

Al Makka, Harry., David P.E.Saerang, Inggriani Elim. 2015. Analisis Kinerja Belanja

Anggaran Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pada Kantor Dinas Pendapatan

Asshiddiqie, Jimly, Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia, (Jakarta, Sinar Grafika, 2011)

Bastian, Indra. 2006. Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar. Jakarata:Penerbit

Bratakusumah, Deddy Supriady dan Solihin, Dadang, Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2002)

Dien, A. N. J., Tinangon, J., & Stanley, W. (2015). Analisis Laporan Realisasi

Djohan, Djohermansyah, Potret Otonomi Daerah dan Wakil Rakyat Di Tingkat Lokal, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2007)

F.Palilingan, Anastasia., H. Sabijono, L. Mawikere. 2015. Analisis Kinerja Belanja

Halim, Abdul dan Muhammad Syam Kusufi. 2011. Akuntansi Sector Publik,

Halim, Abdul. 2004. Akuntansi Keuangan Daerah. Salemba Empat. Edisi 1. Jakarta.

Hansen & women 2005. Managemen accounting. Edisi ketujuh. Jakarta: Salemba

Hartono, Sunaryati, Penelitian Hukum Di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20, (Bandung: Alumni, 1994, Cet.1)

Hesrini, Elly. 2015. Analisis Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja Pada Kantor

Huda, Nimatul, Problematika Pembatalan Peraturan Daerah. (Yogyakarta : UII Press, 2010)

Ikatan Akuntansi Indonesia 2009. Standar Akuntansi Keuangan, Salemba Empat,

Ilmar, Aminuddin, Hukum Tata Pemerintahan, (Makassar : Identitas, 2013)

Sunarno, Siswanto, Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia, (Jakarta : Sinar Grafika, 2008)

B. Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan

UU Nomor 5 Tahun 2007

C. Jurnal

Afif, Zaid, and Dany Try Hutama Hutabarat. “State Organization Structure Based on Duties and Positions of Tanjungbalai City DPRD.” Multi-Disciplinary International Conference University of Asahan 1, no. 1 (2019): 260–70.

Dany Try Hutama Hutabarat, Nurhaliza Rambe, Erra Ayu, Pandu Andrian,Fikri Ersa, Dicky Arya, Cecep Sujati, Muhammad Bintang, Ilham Arya,Juheri Amri, Gilang Opri, Nanda Pratama, Iqbal Irawan. “Gambaran, Pengaruh, Dan Kedudukan Demokrasi Indonesia Di Era Modern Dalam Sudut Pandang Masyarakat.” Jurnal Riset Pendidikan Dan Pengajaran 5, no. 1 (2022): 436–41.

Emmi Rahmawita Nasution, Dany Try Hutama Hutabarat, Khairida. “Pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Kepada Masyarakat Miskin Terkait Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan Dan Kawasan Permukiman (Studi Di Kota Tanjungbalai).” Citra Justicia : Majalah Hukum Dan Dinamika Masyarakat 23, no. 1 (2022): 1–13.

Eri Kuswoyo, Rahmat, Komis Simanjuntak, KhomaidiHambaliSiambaton4). “Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penertiban Ternak Dalam Menjaga Ketertiban Umum Di Kabupaten Asahan Oleh Satuan Polisi Pamong Praja.” EX-OfficioLawReview 01, no. 01 (2022): 26–37.

Zubaidah, Indra Perdana, Rahmat. “Pengaturan Hukum Terhadap Tanggung Jawab Penilai Kerugian Asuransi Dalam Industri Asuransi Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian.” Jurnal Tectum LPPM Universitas Asahan 1, no. 1 (2019): 61–65.




DOI: https://doi.org/10.36294/exofficio.v3i1.2892

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Penerbit:

Fakultas Hukum, Universitas Asahan

Jl. Jend. Ahmad Yani, Kisaran, Sumatera Utara 21216