KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PERUNDUNGAN DI DUNIA MAYA (CYBERBULLYING)

Abstract

Perundungan di dunia maya dilakukan dengan cara mengirim pesan yang berisi ancaman atau untuk mempermalukan seseorang melalui pesan teks, surel (surat elektronik)/email, menulis komentar menghina seseorang di website atau media sosial (facebook, instagram, twiter, line), mengancam atau mengintimidasi seseorang melalui berbagai bentuk daring atau dalam jaringan. Penelitian ini Yuridis Normatif dengan pendekatan Perundang-undangan dan Studi kepustakaan yang bersifat deskriftif analisis teknik pengumpulan data mengunakan kepustakaan. Tindak pidana perundungan (cyberbullying) yang terjalin di media sosial ialah perubatan amoral serta abnormal. Dampak negatif yang ditimbulkannya membagikan permasalahan psikologis ataupun sosiologis yang membahayakan untuk orang yang dirundung. Keadaan serta suasana semacam itu pastinya tidak boleh dibiarkan berlarut- larut. Cyberbullying yang termaktub dalam Undang-Undang No 11 Tahun 2008 sebagaimana sudah diganti dengan Undang-Undang nomor 19 Tahun 2016 tentang Data serta Transaksi Elektronik tidak ada faktor yang jelas. Cuma terdapat faktor penghinaan, pencemaran nama baik, pengancaman serta pemerasan. Sementara itu tipe cyberbullying tidak cuma memiliki faktor penghinaan, pencemaran nama baik, pengancaman serta pemerasan saja.Untuk mengetahui mengenai cyberbullying lebih lanjut, harus diketahui bahwa cyberbullying merupakan salah satu bentuk dari bullying. Bullying adalah bentuk kekerasan dan intimidasi yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang secara terus menerus dengan tujuan menindas korban membuat korban menjadi terluka, kehilangan kepercayaan diri, atau terbunuh karakternya. Bullying mempunyai tiga unsur yang mendasar, yaitu perilaku yang bersifat menyerang (agresif) dan negatif, dilakukan secara berulang kali, dan adanya ketidakseimbangan kekuatan antara pihak yang terlibat. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik diharapkan dapat memberikan perlindungan hukum bagi korban cyberbullying sebagai upaya penanggulangan cyberbullying. Meskipun penindakan cyberbullying di Indonesia diidentifikasi dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-UndangNomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik