HAK UNTUK MELAKUKAN HOT PURSUIT DALAM UNCLOS DAN PENGATURAN HOT PURSUIT DI INDONESIA

Abstract

Alur Laut Kepulauan atau alur khusus untuk pelayaran Internasional yang dipersiapkan oleh negara kepulauan sebagai lintasan perairan bagi seluruh kapal-kapal berbagai negara secara bebas dan konsep lintas damai atau hak kapal-kapal asing untuk melintas secara damai di wilayah perairan negara-negara kepulauan diluar Alur Laut Kepulauan. Indonesia sebagai Negara Kepulauan harus menyediakan Alur Laut Kepulauan untuk kapal Internasional dan Indonesia harus memiliki kapal Internasional yang diperbolehkan melintasi perairan teritorial Indonesia dengan konsep “Peace Passage” dalam UNCLOS 1982, namun timbul pertanyaan bagaimana jika kapal yang melanggar hukum melintasi perairan teritorial Indonesia? Di bawah UNCLOS 1982 negara dapat melakukan Hot Pursuit untuk melindungi wilayahnya, tetapi bagaimana Indonesia menerapkannya? Rumusan masalah difokuskan pada pengaturan Hot Pursuit dalam UNCLOS dan Hukum Nasional Indonesia dan bagaimana penerapannya? Metodologi penelitian ini menggunakan kajian pustaka dengan objek perjanjian internasional dan menggunakan data dan informasi dari penelusuran jaringan internet yang Serta pendapat ahli. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UNCLOS 1982 memiliki aturan khusus mengenai Hot Pursuit, khususnya pada Pasal 111, dimana Hot Pursuit sudah menjadi Topik UNCLOS I sebelumnya. UNCLOS 1982 memberikan Hak dan kewajiban kepada Negara-negara anggota peserta perjanjian ini. kewajiban yang timbul akibat perjanjian ini antara lain adalah adanya penyediaan Alur laut kepulauan oleh negara-negara UNCLOS berkutat pada pembagian wilayah laut kedalam wilayah kedaulatan yang mencakup wilayah teritorial, perairan pedalaman dan perairan kepulauan, zona tambahan, zona ekonomi eksklusif dan landas kontinenUntuk Indonesia, aturan Hot Pursuit sudah ada di beberapa undang-undang dan RUU di Indonesia bahkan Indonesia sudah memiliki Standar Operasional Prosedur khusus untuk melakukan Hot Pursuit di wilayah Indonesia dan juga terdapat beberapa lembaga yangdapat melakukan hot pursuit. Prosedur pengaplikasian hot pursuit berdasarkan UNCLOS 1982 telah diaplikasikan di Indonesia melalui undang-undang dan peraturan turunannya.