UPAYA PENANGGULANGAN LGBT DARI PERSPEKTIF HAM DAN KEADILAN BERMATABAT

Abstract

LGBT merupakan perilaku seks menyimpang serta melanggar peraturan-peraturan hukum yang berlaku di Indonesia khususnya ada pelanggaran HAM. Faktor penyebab terjadinya LGBT ada tiga yaitu faktor lingkungan, faktor keluarga, dan faktor genetik. Rumusan masalah yang digunakan ada dua yaitu upaya penanggulangan LGBT dari Perspektif HAM dan upaya penanggulangan LGBT dari perspektif teori keadilan bermartabat. LGBT juga telah diatur dalam pasal 292 KUHP yang menyatakan bahwa larangan terhadap orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sesama jenis kelamin yang diketahuinya atau sepatutnya diduganya belum dewasa. Kemudian seiring berkembangnya zaman, muncul peraturan hukum yang berlaku saat ini yaitu UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang selanjutnya disebut sebagai KUHP. Dalam KUHP termuat dalam pasal 414 mengatur mengenai LGBT yang menyatakan (1) Setiap orang yang melakukan perbuatan cabul terhadap orang lain yang berbeda atau sama jenis kelaminnya : a. didepan umum, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun 6 bulan atau pidana denda paling banyak kategori III; b. secara paksa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, di pidana dengan pidana penjara paling lama 9 tahun; c. yang dipublikasikan sebagai muatan pornografi, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (Sembilan) tahun, (2) Setiap orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa orang lain untuk melakukan perbuatan cabul terhadap dirinya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (Sembilan) tahun.  Tujuan dari adanya penulisan jurnal ini adalah untuk mengetahui upaya penanggulangan LGBT dari Perspektif HAM dan upaya penanggulangan LGBT dari perspektif teori keadilan bermatabat. Metode penelitian menggunakan metode penelitian secara yuridis normatif. LGBT sama seperti halnya masyarakat yang tidak memiliki kelainan. Kaum LGBT juga memiliki hak untuk mempertahankan kodratnya sebagai manusia. Oleh karena itu kaum LGBT harus menyadari kodratnya sebagai manusia yang bermartabat sehingga negara pun menjamin hak-hak warga negaranya berdasarkan prinsip teori keadilan bermartabat.